Kedudukan dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Isnina Nina

Abstract


Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan pemohon. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka menjadi dasar pijakan baru bagi perlindungan anak luar kawin untuk menuntut hak-hak keperdataannya kepada ayah biologisnya. Karena sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan kerabat ibunya. Anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah anak luar kawin dalam arti luas (anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan, anak hasil hubungan zina dan anak sumbang). Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja akan tetapi juga terhadap ayah biologisnya serta keluarga ayahnya yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan adanya tindakan pengakuan yang dilakukan oleh ibu atau bapak dari anak luar kawin tersebut maka akan menimbulkan hubungan hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seorang anak luar kawin akan benar-benar menempati kedudukan dan hak keperdataan yang sama dengan anak sah . Kata kunci: Anak luar kawin, Mahkamah Konstitusi

References


Anshary. 2014. Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum

Islam Dan Hukum Nasional. Bandung: Mandar Maju.

Hartanto, Andy. 2008. Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak

Luar Kawin Menurut BW. Yogyakarta: Laksbang Press.

Manan, Abdul. 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di

Indonesia. Jakarta: Prenada Media.

Nasution, Khoiruddin, dkk. 2012. Hukum perkawinan dan

Kewarisan di Dunia Muslim Modern. Jogyakarta :

ACAdeMIA,

Neng, Djubaidah. 2010. Pencatatan Pekawinan dan

Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di

Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: SinarGrafika.

Prawirohamidjojo, Soetojo. 2005. Hukum Waris Kodifikasi.

Penerbit Airlangga University Press.

Soimin, Soedharyo. 2004. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta:

Cet-II. Sinar Grafika.

Agnes, Harvelian. Sistem Keluarga (Waris) Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 dikutip

dari http://www.hukumpedia.com/agnesharvelian/sistemkeluarga-waris-pasca-putusan-mahkamah-konstitusinomor-46puu-viii2010 diakses 03/01/2014

A. Tenripadang Chaeran. Hak Kewarisan Anak Luar Nikah

Berdasarkan Hukum Islam Dengan Undang-Undang

Perkawinan No.1/1974 (Analisis Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Terhadap Uji Materil UndangUndang Perkawinan dikutip dari

http://www.slideshare.net/diktum2015/hak-kewarisananak-luar-nikah diakses 5 Februari 2015

Boy, Yendra Tamin. Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan

(Perkawinan Bawah Tangan) Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor Nomor 46/PUU/VIII/2010 dikutip dari

http://www.boyyendratamin.com/2012/03/kedudukananak-diluar-perkawinanan.html

Rossy Novita Khatulistiwa, Jurnal Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem

Hukum Keluarga Di Indonesia dikutip dari

http://hukum.ub.ac.id/wp

content/uploads/2013/04/Rossy.pdf

Ferdy Thierry Titah. Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin

Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang

Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan. Lex

Administratum, Vol.II/No.1/Jan – Mar/2014. Dikutip dari

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article

/viewFile/3941/3453.

Dirga Insanu Lamaluta, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Lex et Societatis,

Vol. I/No.3/Juli/2013. Dikutip dari

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=1411

&val=5801

LBM Lirboyo, Kontrovesi Putusan MK Tentang Anak Luar

Nikah (online), http://lbm.lirboyo.net/kontrovesi-putusanmk-tentang-anak-di-luar-nikah/,diakses tanggal

Februari 2013.

Hairi, Prianter, Jaya. Status Keperdataan Anak Diluar Nikah

Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, Info Singkat Hukum Vol. IV, No.

/II/P3DI/Maret/2012. Dikutip dari

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%

Singkat-IV-6-II-P3DI-Maret-2012-71.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.