Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Abstract

Kepailitan perusahaan asuransi syariah merupakan hal yang baru di Indonesia, terlebih lagi di dalam kegiatan operasionalnya terdapat konsep ekonomi syariah yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Al Hadist.. Dalam hal ini menarik untuk di teliti yang bertujuan untuk mengetahui kepailitan dalam perspektif hukum islam, kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia, serta perbandingan hukum kepailitan perusahaan asuransi syariah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ).Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder yang terkait dengan kepailitan perusahaan asuransi syariah sehingga penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yang bersifat penelitian deskriptif. Sehingga data yang dianalisis hanya data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, kepailitan di dalam hukum islam diartikan dengan taflis yaitu tidak memiliki harta dan muflis yaitu orang yang dinyatakan pailit oleh hakim. Kedudukan hukum perusahaan asuransi syariah menurut hukum islam merupakan badan usaha yang memiliki legalitas yang bergerak di bidang usaha yang saling melindungi dan tolong menolong dengan berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist yang  operasionalnya di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional. Perbandingan hukum kepailitan perusahaan asuransi syariah dengan Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 37 Tahun. Pada hukum islam kepailitan bersumber dari Al-Qur’an, Hadist, Ijma, dan Qiyas dan pemberesan serta penyelesaiannya di pengadilan Agama.  Diketahui bahwa kepailitan bersumber dari hukum positif. Prinsip-prinsipnya didasari oleh asas keseimbangan, kelangsungan usaha, integritas, keadilan. Pada pemberesan  berupa Pengurusan Sita umum atas harta kekayaan debitor yang pailit pemberesanya dilakukan oleh kurator atas pengawasan hakim pengawas yang diselesakan di pengadilan Niaga.