Peran PBB Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Perdagangan Senjata Internasional Menurut Perjanjian Perdagangan Senjata

Sazqya S

Abstract


Penyelanggaraan perdagangan internasional melalui sistem perdagangan multilateral dan pengaturan kebijakan perdagangan internasional melalui sitem pengaturan multilateral merupakan kebutuhan yang bersifat nyata dan sangat mendesak bagi seluruh anggota masyarakat internasional. Keadaan sosial-ekonomi masyarakat internasional paska Perang Dunia II kian memburuk akibat rangkaian berbagai perang besar di berbagai kawasan. Melihat fenomena perdagangan senjata konvensional yang tidak terkontrol sehingga berakibat pada krisis terhadap kemanusiaan, membuat individu, negara, dan entitas lainnya di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah ini dengan membentuk suatu rezim terkait dengan perdagangan senjata konvensional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perjanjian Perdagangan Senjata, Stockholm International Peace Research Institute, Amnesty Internasional, Small Arms Survey serta website resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemerintah terkait. Berdasarkan hasil penellitian transfer senjata berfungsi untuk meningkatkan kemampuan militer sekutu dan melawan kemampuan saingan. Mengekspor senjata untuk meningkatkan pengaruh dan pengaruh pemerintah atas penerima, atau untuk menangkal kapasitas musuh nyata atau potensial. PBB merupakan salah satu mekanisme untuk memelihara perdamaian internasional yang diwujudkan dalam Misi Pengamat dan Pasukan Pemelihara Perdamaian dan keduanya menggunakan kekuatan militer dari berbagai negara yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah secara teratur menjatuhkan sanksi terhadap negara, wilayah di dalam negara bagian atau aktor non-negara, yang seringkali termasuk embargo senjata. Sudah menjadi praktik umum bahwa tim “panel ahli” atau “kelompok pemantau” yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB memantau pelaksanaan sanksi PBB dan menyelidiki pelanggaran. Upaya PBB dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap perdagangan senjata adalah menjatuhkan putusan embargo senjata terhadap pihak yang terlibat. Berdasarkan SIPRI, Embargo senjata adalah jenis sanksi yang bisa digunakan untuk memaksa negara dan aktor non-pemerintah.


Full Text:

PDF

References


Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188

Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.

Arifin, M. (2017). Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 8(10).

Arifin, M., & Nasution, B. (2015). The Dynamics Study Of Regulations On Syariah Banking Indonesia. International Journal Of Humanities And Social Science, 5(3), 237-242.

Arifin, M. (2011). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak.

Arifin, M. (2016). Islamic Arbitration In Indonesia. The Social Sciences, 11(4), 6726–6733.

Arifin, M. (2021). The Influence Of Islamic Law And Economic Principles On Banking Industry In Indonesia. Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues, 24(7), 1-11.

Arifin, M., & Sh, M. (2016). Amicable As The Principal Mission In A Dispute Resolution Through Sharia Arbitration. The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication, 2562-2570.

Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 39-51.

Asmadi, E. (2013). Pembuktian Tindak Pidana Terorisme: Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga Medan. Pt. Sofmedia.

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.

Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(2), 51-60.

Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis Di Rumah Sakit. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 4(2), 181-192.

Asmadi, E. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment). Doktrina: Journal Of Law, 1(2), 90-103.

Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 103-118.

Asmadi, E. (2017). Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 57-84.

Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 465-475.

Asmadi, E., & Abduh, R. (2021). The Role Of Legal Aid At The Muhammadiyah University Of North Sumatra In Divorce Prevention. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 2(1), 11-16.

Asmadi, E. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman.

Asmadi, E. (2020). Procedure For Destruction Of Evidence Of The Crime Of Narcotics Abuse Based On Formal Law In Indonesia. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 1(2), 77-85.

Asmadi, E. (2020). Legal Action Against Of Notary Supervisory Board Decision. Nomoi Law Review, 1(1), 10-18.

Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.

Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 3(2).

Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23

Hanifah, I. (2020). [Loa] Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia: Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia.

Hanifah, I. (2020). (Turnitin) Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption.

Hakim, N. (2020). The Enforcement Of Human Rights Through Implementing Of The Sharia. Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr), 1(1), 01-09.

Hakim, N. Concept Of Jihad.

Kartika, D. (2021). Legalitas Pendaftaran Pendirian Dan Perubahan Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 (Doctoral Dissertation).

Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect Of Centralistic Political Party Policies In Selection Of Regional Heads In Medan City. Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr), 1(1), 59-70.

Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect Of Centralistic Political Party Policies In Selection Of Regional Heads In Medan City. Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr), 1(1), 59-70.

Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 92-112

Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.

Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 68-80.

Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219

Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitrasi Negara Dan Hukum Bisnis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 255-270.

Sidauruk, F. S. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku

Sihombing, E. N. (2020). The Future Of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement In Aceh Province: The Future Of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement In Aceh Province.

Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa

Sinaga, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.

Wahyudi, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.

Wahyudi, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.

Yusni, M., & Asmadi, E. (2020). Enhancing Literature On Procedural Justice And Organizational Learning: Examining Mediating Role Of Organizational Learning And Organizational Trust. Journal Of Security & Sustainability Issues, 10(2).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 JIMAWA: Jurnal Ilmiah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Jurnal Ilmiah [JIMAWA]

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Kampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jimawa@umsu.ac.id

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License