Analisis Hukum Klausula Baku Dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternartif (SPA) PT.Rifan Financindo Berjangka

Sherlin Dama Sari Br.Solin

Abstract


Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) adalah salah satu investasi alternatif (investment enchancement) yang dapat digunakan oleh perorangan maupun perusahaan yang memiliki kebebasan finansial, dengan melakukan jual-beli kontrak derivatif yang dilakukan oleh Nasabah dengan pedagangan penyelenggaran SPA, melalui pialang SPA (perantara atau broker). PT. Rifan Financindo Berjangka sebagai salah satu pialang berjangka terbesar di Indonesia, yang apabila kita ingin menggunakan jasa pialang tersebut kita perlu menandatangi Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang didalamnya berisi klausula baku yang harus dipatuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum, kedudukan nasabah dan pialang berjangka, serta pertanggung jawaban nasabah dan pialang berjangka apabila terjadinya wanprestasi dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Berjangka (SPA). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yuridis dengan memaparkan analisis teoritis yang diambil dari data primer berupa perundangundangan, bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lain dan bahan hukum tertier bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah dan internet. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ada beberapa klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan undang-undang no10 tahun 2011 atasperubahanundangundang nomor 32 Tahun 1997tentangsistemperdaganganberjangka. Kedudukan para pihak dalam klausula tersebut tidak sejajar dimana dalam klausula tersebut hanya menjelaskan mengenai kewajiban dan sanksi yang diterima oleh nasabah apabila tidak menjalankan prestasi tersebut, tanpa ada menjelaskan mengenai kewajiban dari pialang berjangka dan sanksi apabila pialang berjangka tidak menjalankan prestasinya. Klausula yang terdapat hanya menitikberatkan tanggung jawab kepada nasabah, tanpa menjelaskan tanggung jawab dari pialang berjangka, klausula seperti ini disebut sebagai klausula eksonerasi.


Full Text:

PDF

References


Arifin, M. (2017). Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 8(10).

Arifin, M., & Nasution, B. (2015). The Dynamics Study Of Regulations On Syariah Banking Indonesia. International Journal Of Humanities And Social Science, 5(3), 237-242.

Arifin, M. (2011). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak.

Arifin, M. (2016). Islamic Arbitration In Indonesia. The Social Sciences, 11(4), 6726–6733.

Arifin, M. (2021). The Influence Of Islamic Law And Economic Principles On Banking Industry In Indonesia. Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues, 24(7), 1-11.

Arifin, M., & Sh, M. (2016). Amicable As The Principal Mission In A Dispute Resolution Through Sharia Arbitration. The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication, 2562-2570.

Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 39-51.

Asmadi, E. (2013). Pembuktian Tindak Pidana Terorisme: Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga Medan. Pt. Sofmedia.

Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.

Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(2), 51-60.

Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis Di Rumah Sakit. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 4(2), 181-192.

Asmadi, E. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment). Doktrina: Journal Of Law, 1(2), 90-103.

Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 103-118.

Asmadi, E. (2017). Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 57-84.

Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 465-475.

Asmadi, E., & Abduh, R. (2021). The Role Of Legal Aid At The Muhammadiyah University Of North Sumatra In Divorce Prevention. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 2(1), 11-16.

Asmadi, E. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman.

Asmadi, E. (2020). Procedure For Destruction Of Evidence Of The Crime Of Narcotics Abuse Based On Formal Law In Indonesia. International Journal Reglement & Society (Ijrs), 1(2), 77-85.

Asmadi, E. (2020). Legal Action Against Of Notary Supervisory Board Decision. Nomoi Law Review, 1(1), 10-18.

Yusni, M., & Asmadi, E. (2020). Enhancing Literature On Procedural Justice And Organizational Learning: Examining Mediating Role Of Organizational Learning And Organizational Trust. Journal Of Security & Sustainability Issues, 10(2).

Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Kusumawati, S. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang Di Kapal Benjina.

Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 6(1), 26-35. Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 92-112.

Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.

Lubis, E. R. S. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Tenaga Kerja Di Kota Medan.

Lubis, M. S. Y. (2021, February). APPLICATION OF FINANCING AGREEMENT ON SHARIA BANKING IN THE FORM OF NOTARY DEED. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 486-495).

Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).

Nainggolan, I. (2021, November). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 2, No. 1, pp. 1060-1067).

Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. Jurnal Legislasi Indonesia, 9(2), 163-174

Prayoga, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.

Reza, F. U. Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Praktik Pertambangan Pasir Batu Tanpa Izin.

Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137-161

Wahyudi, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 JIMAWA: Jurnal Ilmiah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Jurnal Ilmiah [JIMAWA]

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Kampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jimawa@umsu.ac.id

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License