Analisis Studi Komparasi Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Wantimpres Ri Dengan Conseil D’etat Prancis

Reza Sukma Damanik

Abstract


Sebelum amandemen UUD 1945 Indonesia memiliki Dewan Penasihat Presiden yang disebut dengan Dewan pertimbagan agung (DPA) berkedudukan dalam Konstitusi Pasal 16 UUD 1945, yang berguna untuk memberi nasihat kepada Presiden, kemudian pasca reformasi, DPA dihapus dari konstitusi dan digantikan dengan Dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, menariknya (Wantimpres) di Indonesia memiliki kesamaan dengan negara yang menganut beberapa kemiripan dengan sistem hukum di Indonesia, yaitu Perancis. Perancis sendiri juga memiliki Wantimpres yang disebut dengan Conseil d’etat, adapun conseil d’etat berfungsi sebagai penasihat pemerintah dan peradilan administrasi tertinggi. Dengan demikian tampak bahwasanya perbedaan antara wantimpres dan conseil d’etat terletak pada fungsinya dimasing-masing negara, di Indonesia sebagai penasihat presiden mutlak sedangkan di prancis sebagai penasihat pemerintah dan peradilan administrasi tertinggi. Sehingga, penelitian ini mengangkat studi komparasi atau perbandingan kedua negara yang sama-sama sistem hukumnya hampir serupa dengan menggunakan metode penelitian pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan serta pendekatan Sejarah (Historys), dan pendekatan yang digunakan ialah perundang undangan (statute approach), serta bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer skunder dan tersier terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 19 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No.10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, serta menggunakan Konstitusi Perancis (Conseil d’Etat). Dari studi perbandingan berdasarkan penelitian ini bahwa dewan pertimbangan presiden berkedudukan didalam Undang- undang No. 19 Tahun 2006 berfungsi sebagai penasihat presiden, dimana dewan pertimbangan presiden boleh diminta langsung ataupun tidak langsung memberi nasihat kepada presiden kemudian, di prancis conseil d’etat berfungsi sebagai lembaga penasihat pemerintah serta pengadilan administrasi tertinggi, inilah yang menjadi pembeda secara mendasar bahwa terdapat satu fungsi yang berbeda dimana di prancis conseil d’etat terletak sebagai lembaga peradilan administrasi yang berdiri sendiri sedangkan di Indonesia peradilan administrasi terletak pada kekuasaan lembaga yudikatif.


Full Text:

PDF

References


Abd. al-Rahman Ibnu Khaldun, Al-Ta‟rif Ibnu Khaldun wa Rihlatu Gharban wa Syarqan. 1951Kairo: Lajnaj al-Ta‟rif wa al-Tarjaman wa al-Nasyr. Adnan Buyung Nst. Demokrasi Konstitusional. (2010) Jakarta: Kompas.

Abdul Khair, Dkk. “Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif”. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 31 No.3 November 2016.

Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 221-234.

ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2014), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. Anthony Black, Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini. 2006 Penerjemah Ali & Mariana., Jakarta; Serambi. Bintan R. Saragih, Lembaga Per akilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. 1988. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Asshiddiqie, Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.

Bambang Rudito,Dkk.2016.Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi.Jakarta:Kencana, Edy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis terhadap Sistem Pemerintah Indonesia dan

Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, (2007). Bandung: Nusa Media.

Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).

Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.

Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. 1990.

Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Frans Magnis Suseno., Mencari Sosok Demokrasi; sebuah Teori Filsafat. (1997). Jakarta: Gramedia. Gwendolen M. Carter dan Jhon Herz, Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini, dalam

Mariam Bidiardjo, Masalah Kenegaraan, (1982). Jakarta: Gramedia.

Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).

Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 109-118.

Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 211-233.

Harimurti, Yudi Widagdo. 2014. Analisis Kritis Uu Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Th. 2007, Nomor 1

H. Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip nya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini). (2003) Jakarta: Prenada Media Grup.

HTN FH-UI. Moh.Koesnardi dan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, 1994, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.

Husain Mu‟nis. Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW dari dakwah Mekkah hingga piagam Madinah. (2019). Bandung: Mizan Media Utama.

Ibnu Khaldun, Muqaddimah (an Introduction ti the History of the World), Penerjemah Ahmadie Thaha. (2019). Jakarta: Guardian Reader

Isma‟il Sunny. Kepastian Hukum Menuju Stabilitas Politik dan Ekonomi, dalam Hendra Nurtjahjo (editor), Politik Hukum Tata Negara Indonesia. (2004). Depok: PSHTN UI.

Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). MODEL PRAKTIS PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM UNTUK

MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).

Issawi Charles. Pilihan dari Muqaddimah: Filsafat Islam tentang Sejarah, (1976). Terjemahan A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas.

Jimly Asshshidiqqie, perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi, (2006).

Jakarta: konstitusi press.

Made Pasek Dianta. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.

Jakarta: Kencana.

MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.

Mansoer, M. Tolchah. 1983. Pembahasan Beberapa Aspek Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.

Muhammad, O. F. (2021). Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).

Muhammad Taufik. Skripsi. Ide Demokrasi dalam Konsep „Ashabiyah Ibnu Khaldun. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. (1993). Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moh. Hatta. Kedaulatan Rakyat, Konperensi Pamong Praja. Solo: 7 februari 1946, 1956. dalam terbitan ulang Kementrian Penerangan Republik Indonesia. Surabaya: CV Usaha Nasional.

Moh. Mahfud M.d, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (2000) Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan ke 2 Mohammad Hatta. Pengertian Pancasila, 1977. Jakarta: CV Haji Masagung.

Nomensen Sinamo, Ilmu Negara, (2011). Jakarta: Permata Aksara, Cetakan. 1. Oesman Raliby. Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara. 1962. Jakarta; Bulan Bintang.

Nurmalita Ayuningtias Harahap. “Perlindungan Hukum Bagi Apapratur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”.Dalam Jurnal Yuridis Vol 3 No. 2 Desember 2016

Padmo Wahjono, Membudidayakan UUD 1945,1991. Jakarta: JNDHILL. Prodjodikoro Wirjono, azas- azas hukum tata negara di Indonesia, (1983). Jakarta Timur: Dian Rakjat.

Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).

REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.

Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara. (2002). Yogyakarta: UII Press.

Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua) (Doctoral dissertation, UMSU).

Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.

Robinsa Marbun. “Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian”.

Dalam Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2 Desember 2017

Sadek J. Sulaiman. Demokrasi dan Shura, dalam Islam Liberal, ed. Charles Khurzman, terjemahan.

Bahrul Ulum dan Heri Junaedi (2003). Jakarta: Paramadina.

Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).

Setyo Nugroho, Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan, 2013. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2

Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum

Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).

Sodiki. Hukum Pemili; Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan, (2014). Bekasi; Gramata Publishing Soekarno. Lahirnya Pancasila, 2017 Pidato Bung Karno di Depan sidang Panitia Penyelidik Usaha-

usaha Persiapan Kemerdekaan, Jakarta; Media Pressindo

SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji.Cetakan Kelima Belas.2013.Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Sri Hartini, Dan Tedi Sudrajat. 2018. Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua. Jakarta:Sinar Grafika,

SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis

Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).

TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.

Undang-Undang No 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Undang-Undang No. 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung

WAHYUDI, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.

WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 JIMAWA: Jurnal Ilmiah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Jurnal Ilmiah [JIMAWA]

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Kampus Utama
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II,Medan
Sumatera Utara-20238
E-mail: jimawa@umsu.ac.id

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License