Kajian Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 595/Pdt.G/2016/Pn-Mdn)

Abstract

Tanah dalam arti sempit merupakan permukaan bumi. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut dengan permukaan bumi. Peralihan hak atas tanah dalam waris yaitu beralihnya suatu kepemlikikan dari kepemilikan terdahulu (pewaris) menjadi kepemilikan yang sekarang (ahli waris), dimana dalam melakukan peralihan tersebut, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi salah satunya bukti sah yang meunjukkan bahwa ahli waris yang ingin melakukan peralihan adalah ahli waris yang sah. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi sengketa dalam pembagian warisan sehingga mengakibatkan kerugian bagi ahli waris lainnya, dimana seperti yang terjadi pada putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN.Medan, dimana dalam kasus tersebut penggugat yang merupakan salah satu ahli waris yang sah mengajukan gugatan kepada para tergugat yang juga merupakan ahli waris yang sah, dikarenakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dimana para tergugat tidak memberikan hak-hak waris yang seharusna diterima penggugat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, atau penelitian kepustakaan, yang mana keseluruhan datanya diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan mengaitkannya dengan sumber-sumber dan bahan bahan hukum lainnya, baik bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder, dan bahan hukum tesier. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa aturan-aturan hukum yang menjadi pertimbangan hakim pada saat melakukan putusan adalah bedasarkan KUHPdt dimana pada kejadian sebelumnya para Tergugat yang merupakan ahli waris laki-lak melakukan pembagian warisan berdasarkan Hukum Adat Batak Toba yang mana Hukum Adat Tersebut menganut sistem Patrilineal, yaitu ahli waris ditarik dari garis keturunan laki-laki, sehingga mengakibatka ketidakadilan bagi ahli waris perempuan, yaitu tergugat.